UTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH INDONESIA : PERKEMBANGAN DAN DAMPAKNYA

Authors

  • Adwin Surya Atmadja Faculty of Economics, Petra Christian University

:

https://doi.org/10.9744/jak.2.1.pp.%2083-94

Keywords:

external debt, capital resource.

Abstract

The economic development is the absolute requirement for the third world countries, including Indonesia. This matter is necessary to shorten the backwardness of the developing countries in order to catch up with the developed countries, especially in the economic and people's welfare. In the third world countries, the government generally organized the efforts of the economic development. However, there are some problems in this matter caused by the lack of the productive economy resources, especially the capital resources which are mostly play the important role on the development matter. In order to cover the capital shortage, the government of the concerning country try to obtain the capital resources from other countries through many kinds of external debts. For the short term, the external debt will be very helpful in helping the Indonesian government to cover the deficit of the APBN as the effect of the routine expences and the huge development expenses. Therefore, the progress of economic development can be fastened according to the former planned target. However, in the long term, it happens to be that the external debt can trigger many monetary problems in Indonesia. In monetary crisis, the Indonesian's external debt, including the government's external debt has rapidly increased in rupiah measurement. Therefore, it makes the Indonesian government has to add the new external debt to pay the previous external debt which has been expired. The accumulation of the external debt and its interest will be paid through the Indonesian APBN by paying in step by step every year. This matter causes the lack of the Indonesian people's welfare in the future. It is obvious that this matter will also add the burden of the Indonesian people, especially for those who responsible to pay taxes regularly. Abstract in Bahasa Indonesia : Pembangunan ekonomi merupakan prasyarat mutlak bagi negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, untuk memperkecil jarak ketertinggalannya di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari negara-negara industri maju. Upaya pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut, yang umumnya diprakarsai pemerintah, agak terkendala akibat kurang tersedianya sumber-sumber daya ekonomi yang produktif, terutama sumberdaya modal yang seringkali berperan sebagai katalisator pembangunan. Untuk mencukupi kekurangan sumberdaya modal ini, maka pemerintah negara yang bersangkutan berusaha untuk mendatangkan sumberdaya modal dari luar negeri melalui berbagai jenis pinjaman. Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, akibat pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tetapi dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri pemerintah tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan ekonomi di Indonesia. Pada masa krisis ekonomi, utang luar negeri Indonesia, termasuk utang luar negeri pemerintah, telah meningkat drastis dalam hitungan rupiah. Sehingga, menyebabkan pemerintah Indonesia harus menambah utang luar negeri yang baru untuk membayar utang luar negeri yang lama yang telah jatuh tempo. Akumulasi utang luar negeri dan bunganya tersebut akan dibayar melalui APBN RI dengan cara mencicilnya pada tiap tahun anggaran. Hal ini menyebabkan berkurangnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada masa mendatang, sehingga jelas akan membebani masyarakat, khususnya para wajib pajak di Indonesia. Kata kunci: utang luar negeri, sumberdaya modal

Downloads

Published

2004-06-14

How to Cite

Atmadja, A. S. (2004). UTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH INDONESIA : PERKEMBANGAN DAN DAMPAKNYA. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 2(1), pp. 83-94. https://doi.org/10.9744/jak.2.1.pp. 83-94

Issue

Section

Articles