Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Eliada Herwiyanti, Sukirman Sukirman, Fairuz Sufi Aziz




Abstract


Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif terhadap penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesiapan dan penerapan SAP Berbasis Akrual di instansi tersebut. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, studi kepustakaan, serta wawancara terhadap sepuluh orang informan yang terkait langsung dengan penerapan SAP berbasis akrual. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara naratif dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang direkomendasikan oleh Creswell (2012). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, kesiapan Itjen Kemenkeu dalam menerapkan sistem akuntansi akrual sudah baik, mulai dari aspek komunikasi, sumber daya, komitmen organisasi, dan struktur birokrasi. Dengan kesiapan yang baik, penelitian ini juga menun­juk­kan bahwa penerapan sistem akuntansi akrual di Itjen Kemenkeu sudah dilakukan dengan sangat memuaskan, yang ditunjukkan dengan nilai sebesar 93,40%.


Keywords


SAP berbasis akrual; implementasi; kebijakan akuntansi pemerintah pusat.

References


Broadbent, J and Guthrie J (2008), “Public Sector to Public Services: 20 years of ‘Contextual’ Accounting Research”, Accounting Auditing & Accountability Journal, 21(2), 129-169.

Budiono, A (2016), Penerapan Standar Akuntansi Persediaan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2015, Tesis, Jakarta, STIA LAN.

Creswell, J. W (2012), Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, 4th edition, Pearson Education, Boston.

Dambrin, C, Lambert, C, and Sponem, S (2007), “Control and changeanalysis of the process and institutionalization”, Management Accounting Research, 18(2), 172-208.

Edwards, George C (1980), Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Press.

El-Batanoni, K. dan Jones, R. H (1996), “Governmental accounting in Sudan”, Governmental and Nonprofit Accounting, 209-217.

Harun, H (2012), Public Sector Accounting Reforms in the Indonesian PostSuharto Era, Thesis, The University of Waikato.

Harun, H., and Eggleton, I.R.C (2012), “Institutionalization of Accrual Accounting in the Indonesian Public Sector”, Journal of Accounting & Organizational Change, 8(3), 257-285.

Harun, H., and Kamase, H.P (2012), “Accounting Change and Institutional Capacity: The Case of a Provincial Government in Indonesia”, Australasian Accounting Business and Finance Journal, 6(2), 35–50.

Kementerian Keuangan (2015), Kementerian Keuangan Menyelenggarakan Kick Off Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015, Keterangan Pers.

Kusmanadji (2014), “Penerapan Basis Akrual untuk Pelaporan Keuangan Pemerintah: Perkembangan Global dan Perjalanan Indonesia Menuju Penerapan Basis Akrual Penuh pada 2015”, Jurnal Informasi Keuangan dan Akuntansi Infoartha, 3 (12), 1-12.

Lapsley, I., Pallot, J (2000), “Accounting, management and organizational change: a comparative study of local government”, Management Accounting Research, 11(2), 213-222.

Lye, J., Perera, H., and Rahman, A (2005), “The evolution of accrualsbased Crown (government) financial statement in New Zealand”, Accounting, Auditing, and Accountability, 18(6), 784-915.

Madjid, N.C. dan Ashari, H (2013), Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan), Kajian Akademis BPPK Tahun Anggaran 2013.

Nugraha, W (2009), Pengaruh Pemahaman atas Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Keefektifan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi sebagai Variabel Mediasi, Skripsi, Bandung, Unversitas Padjajaran.

Rahaman, A. S (2009), “Independent financial auditing and the crusade against government sector financial mismanagement in Ghana”, Qualitative Research in Accounting & Management, 6(4), 224-246.

Republik Indonesia (2003), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286, Sekretariat Negara, Jakarta.

(2005), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 4503, Sekretariat Negara, Jakarta.

(2010), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 5165, Sekretariat Negara, Jakarta.

(2013), Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 219/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

(2015), Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2005 tanggal 2 Juli 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 986. Jakarta.

Ryan, C (1998), “The introduction of accrual reporting policy in the Australian public sector: an agenda setting explanation”, Accounting, Auditing and Accountability Journal, 11(5), 618-539.

Sinaga, Jamason (2005), “Selamat Datang Standar Akuntansi Pemerintahan”, www.ksap. org/Riset&Artikel/Art8.pdf

Sharma, U., Lawrence, S (2005), “Public sector reform, global trends vs. local needs: the case of a state rental organization in Fiji”, Journal of Accounting and Organizational Change, 1(2) 141-164.

Widodo, J (2010), Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik, Bayu Media, Malang.


Full Text: PDF

The Journal is published by The Institute of Research & Community Outreach - Petra Christian University. It available online supported by Directorate General of Higher Education - Ministry of National Education - Republic of Indonesia.

©All right reserved 2016.Jurnal Akuntansi dan Keuangan, ISSN: 1411-0288, e-ISSN: 2338-8137

click tracking
View My Stats




Copyright © Research Center Web-Dev Team